Berita Lima Ranperda Boyolali Disetujui



Posted on: 21 Aug 2018 Oleh Web Admin

BOYOLALI – Setelah melalui beberapa pembahasan di panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Boyolali, dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) dari Bupati Boyolali kepada DPRD Kabupaten Boyolali dan tiga ranperda inisiatif dari DPRD Kabupaten Boyolali, disetujui dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Boyolali, Selasa (21/8). Sekaligus penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Ranperda Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018.

Sementara dua ranperda dari pengajuan Bupati Boyolali yakni Ranperda tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Simo.

Sedangkan tiga ranperda inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Ranperda tentang Izin Mendirikan Bangunan, serta Ranperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Persetujuan dan penandatanganan dilakukan antara Bupati Boyolali yang diwakili oleh Wakil Bupati, M. Said Hidayat dan Ketua DPRD Boyolali, S. Paryanto, didampingi Wakil Ketua Fuadi, Tugiman dan Adi Maryono.

Salah satu fraksi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyampaikan pandangannya dibacakan Lambang Sarosa yang fokus pada Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Simo.

“Subtansi yang diatur dalam ranperda tersebut dengan perubahan tarif diharapkan dapat senantiasa mempertimbangkan kemampuan masyarakat dengan memperhatikan komparasi dengan ketentuan tarif rumah sakit sekitar,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, M Said Hidayat mengucapkan terima kasih kepada tim pansus yang telah menggodok kelima ranperda tersebut. Salah satunya Ranperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, dimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dapat mengalokasikan penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui APBD yang alokasi anggarannya diatur dalam Perda.

“Hal tersebut merupakan upaya Pemkab Boyolali guna memberikan persamaan derajat seluruh masyarakat dimata hukum dengan adanya jaminan hak perlindungan hukum yang layak bagi masyarakat miskin yang sedang mengalami permasalahan hukum. Sehingga akan tercapai dari visi misi Pemkab Boyolali, masyarakat Boyolali yang lebih sejahtera,” tandas Wabup Said. (bet/bas)

Berita

Pengumuman

Link SKPD

instagram takipçi

instagram takipçi beğeni işlemleri

instagram takipçi işlemlerinizi kolay ve güvenilir şekilde sürdürmek istiyorsanız eğer size tavsiyemiz mutlaka bu siteyi kullanınız angel shell